Pada akhir Juni lalu, masyarakat Indonesia menaruh perhatian besar pada akun Instagram Cabinet Couture Indonesia. Yang menjadi perhatiannya adalah apa yang diunggah dalam akun tersebut, yaitu unggahan foto-foto para pejabat beserta informasi mengenai merek dan harga busana yang dikenakannya, termasuk informas tas, jam tangan, sepatu, maupun aksesoris lain yang melekat pada pejabat tersebut.

Unggahan tersebut sontak menjadi viral, tetapi  tidak berlangsung lama. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital melakukan pembatasan akses untuk akun Cabinet Couture Indonesia, sehingga akun tersebut menghilang dari jagad Instagram. Namun, beberapa waktu kemudian, Cabinet Couture kemudian membuat akun baru kembali. 

Menurut Guru Besar Fakultas Psikologi Unpad Prof. Dr. Zainal Abidin, isu akun Cabinet Couture Indonesia ini bukan sekadar pada soal pemblokiran akun. Isu ini menyentil bagaimana cara manusia memaknai simbol. Hal ini terlihat dari bagaimana publik memasalahkan urusan busana pejabat menjadi sebuah persoalan politik yang mengemuka.

Dalam artikel yang ditulis Prof. Zainal berjudul “Akun Cabinet Couture: Mengapa busana pejabat menjadi persoalan politik?” di media The Conversation Indonesia, 20 Juli 2026, guru besar bidang psikologi sosial dan perilaku politik tersebut menjelaskan, cara berpakaian memang merupakan hak setiap individu. Namun, berbeda ketika individu tersebut diberi amanah sebagai pejabat publik, setiap simbol yang melekat pada dirinya bukan lagi urusan pribadi.

“Apa yang dikenakan seorang pejabat menjadi bagian dari komunikasi politik yang terus-menerus dibaca, ditafsirkan, dan dievaluasi oleh masyarakat,” tulisnya.

Ia mencontohkan, seorang presiden mengenakan busana adat ketika memimpin upacara kenegaraan, memakai batik saat menghadiri acara tertentu, atau mengenakan sepatu bot ketika mengunjungi lokasi bencana. Pemilihan ini bukan sekadar berbusana belaka, ada pesan kepada publik mengenai siapa presiden itu dan bagaimana ia ingin dipersepsikan.

Hal ini, menurut Prof. Zainal, jika dikaitkan dengan kajian politik simbol didefinisikan sebagai penggunaan simbol untuk membentuk cara masyarakat memahami pengurus negara.

Ia melanjutkan, dalam aktivitas sehari-hari pun, manusia kerap memilih pakaian tertentu agar dapat dipersepsikan dengan cara tertentu pula. Sebagai contoh, seseorang mengenakan jas saat wawancara kerja atau memakai seragam profesinya karena berharap dipandang kompeten atau profesional.

Proses ini dikenal sebagai impression management, yaitu kecenderungan manusia membangun kesan tertentu melalui cara berbicara, berperilaku, hingga berpenampilan. Sementara dalam dunia politik, pilihan busana seorang pejabat juga menjadi bagian dari upaya membangun kesan di mata publik.

Publik Ikut Andil

Prof. Zainal menuturkan, dalam konteks pejabat publik, makna sebuah simbol tidak hanya ditentukan oleh orang yang menggunakannya, tetapi juga dipengaruhi dari cara publik dalam menafsirkannya.

Simbol yang awalnya ingin dipersepsikan sebagai upaya profesionalisme akan berubah menjadi simbol kemewahan ketika dipersepsikan publik. Penampilan yang dimaksudkan untuk menunjukkan kesuksesan juga rentan dibaca publik sebagai tanda melebarnya jarak antara elite dengan rakyat. Fenomena ini yang menjadi alasan mengapa unggahan di akun Cabinet Couture mengenai harga pakaian pejabat mampu menarik perhatian publik.

Diskursus yang terjadi di masyarakat sebenarnya bukan terletak dari nilai ekonominya, melainkan bagaimana makna sosial yang melekat pada barang-barang yang dikenakan pejabat tersebut. Aksesoris pendukung, seperti jam tangan tidak lagi dipandang sebagai penunjuk waktu, sementara tas atau sepatu tidak lagi menjadi sekadar aksesoirs belaka. Ketika dikenakan oleh pejabat publik, benda-benda tersebut berubah menjadi simbol status sekaligus simbol hubungan antara kekuasaan dan masyarakat.

Prof. Zainal menjelaskan, penelitian mengenai perilaku konsumen menunjukkan bahwa barang-barang mewah kerap berfungsi sebagai penanda status sosial (conspicuous consumption). Di saat yang sama, psikologi menunjukkan bahwa manusia secara alamiah cenderung melakukan perbandingan antara dirinya dan orang lain (social comparison).

“Ketika media sosial memperlihatkan kontras antara kehidupan elite dan masyarakat (apalagi di tengah ekonomi yang menghimpit), yang muncul bukan hanya rasa kagum atau iri, melainkan juga persepsi mengenai semakin lebarnya jarak sosial,” tulis Prof. Zainal.

Gerus Kepercayaan

Penilaian publik juga tak hanya berkaitan dengan ekonomi, manusia kerap membentuk penilaian moral secara spontan dan intuitif sebelum menyusun alasan yang rasional. Oleh karena itu, ketika publik melihat pejabat mengumbar berbagai simbol kemewahan yang kontras dengan pengalaman hidup mereka, persoalan simbol sudah berubah menjadi persoalan kepercayaan publik.

Prof. Zainal menjelaskan, kepercayaan kepada pemerintah tidak hanya dibangun dari keberhasilan menghasilkan kebijakan yang baik, tetapi juga melalui keyakinan bahwa para pemimpin memahami kehidupan masyarakat yang diwakilinya.

Ketika simbol yang ditampilkan mencerminkan empati, publik lebih mudah mempercayai bahwa pemimpinnya berpihak pada kepentingan mereka. Namun, sebaliknya, ketika simbol tersebut dipersepsikan sebagai privilese atau jarak sosial, kepercayaan itu dapat terkikis, bahkan tanpa perubahan kebijakan sekalipun.

Untuk itu, para pejabat seharusnya tidak memahami perdebatan busana sebagai tuntutan agar mereka hidup miskin atau menolak hak atas kepemilikan pribadi. Mereka perlu sadar bahwa setiap simbol yang ditampilkan akan selalu dibaca dalam konteks jabatan publik yang diemban. Lewat kesadaran tersebut, upaya akun Cabinet Couture juga bisa dianggap sebagai bentuk aksi koreksi masyarakat terhadap perilaku para pejabat.

Menilai empati

Prof. Zainal mengatakan, fenomena Cabinet Couture Indonesia menyadarkan bahwa di era media sosial, hampir tidak ada lagi simbol yang benar-benar bersifat privat bagi seorang pejabat. Setiap foto, pakaian, kendaraan, maupun aksesoris dapat membentuk persepsi mengenai karakter dan kepemimpinannya.

Menanggapi situasi tersebut, komunikasi politik tidak lagi menuntut kecakapan berbicara, tetapi juga kebijaksanaan memilih simbol-simbol yang akan mewakili negara di hadapan rakyatnya. Sebelum masyarakat menilai program, kebijakan, atau pidato seorang pemimpin, mereka terlebih dahulu membaca simbol-simbol yang ditampilkannya. Busana bisa berubah menjadi bahasa politik, sebuah bahasa yang dapat memperpendek jarak antara pemimpin dan rakyat, tetapi juga dapat memperlebarnya.

Kekuasaan diuji pada situasi tersebut. Bukan sekadar dari kebijakan yang dihasilkan, melainkan juga melalui kemampuan seorang pemimpin dalam menunjukkan, baik melalui simbol maupun tindakan, bahwa ia tetap memahami kehidupan rakyat yang memberikan mandat kepadanya.

“Rasa percaya dapat bertumbuh ketika seseorang dipersepsikan sebagai bagian dari ‘kita’, bukan sebagai pihak yang semakin menjauh dari kehidupan kelompoknya,” tulis Prof. Zainal.

Untuk itu, simbol yang dianggap melebarkan jarak sosial tidak hanya mengubah cara masyarakat dalam memandang seorang pemimpin, tetapi juga dapat mengikis kepercayaan yang menjadi fondasi kepemimpinannya. Dalam demokrasi, kata Prof. Zainal, bahas politik yang paling mudah dipahami masyarakat adalah empati yang mereka rasakan, bukan kemewahan yang dipertontonkan.*